Kamis, 01 Januari 2009

H a b i b

Gelar Habib bagi para penyandangnya memang menyangkut elitisme dalam kedua hal itu sekaligus: Posisi askriptif (sebagai juriat Muhammad saw.) dan jenjang religiositas (sebagai kiai, ulama dan barangkali “wali”). Kegemaran sejumlah Habib mengunjungi kuburan-kuburan tertentu; melaksanakan seremoni haulan atau mualudan; aktivitas pertemuan berkala mereka dalam perkumpulan para Habib, baik dalam kegiatan umum maupun dalam aktivitas politik mereka menegaskan argumen ini.


Oleh Aliman Syahrani

BAGI mereka yang dekat dengan kehidupan pesantren, apalagi yang pernah nyantri, pasti sudah akrab dengan sebutan Habib. Dalam khasanah budaya pesantren, Habib adalah sebagai pribadi dengan performance yang demikian dihargai dan dihormati karena memiliki berbagai kelebihan dan karamah. Biasanya ia adalah anak seorang kiai bisa juga seorang kiai, atau paling tidak termasuk sanak kerabat “orang ‘alim” yang punya garis keturunan langsung sampai kepada Nabi Muhammad saw. Maka tak aneh jika dalam satu pesantren banyak Habib, karena Habib cenderung suka berkeluarga banyak. Dalih agamisnya, untuk “menyububurkan” keturunan Muhammad. Tapi Habib, tidak semua memang, sering “mucil” dan gendeng, minimal paradoks dengan anak-anak sebayanya.
Kendati demikian, setiap santri tetap inggih dan mentaati. Dalam jingukan saya, setidaknya ada dua motif yang melatari sikap para santri tersebut. Pertama, ketaatan kepada Habib dianggap sama nilainya dengan kepatuhan terhadap guru, kiai, ulama, bahkan Nabi saw. Dan sikap tunduk, patuh dan tawadhu pada Habib tadi diyakini punya pengaruh terhadap keberhasilan seorang santri yang tengah thalabul ilmi.
Kedua, seorang Habib dipercaya bakal jadi manusia cerdik pandai. Ia kelak mewarisi kedudukan ayahnya bahkan datuknya – Muhammad saw. – jadi kiai, tuan guru atau ulama. Mereka takut katulahan (kualat) kalau tidak taat apalagi sampai berani menentang atau menantang Habib. Maka dalam romantika pesantren, termasuk untung bila bisa bergaul seakrab mungkin dengan Habib. Dan itu juga bisa menjadi sebuah kebanggaan bahkan prestasi sekaligus pristise. Inilah yang akhirnya sering menelan korban, santri lupa belajar dan ngaji; mengabaikan waktu sehari-hari lantaran terbuai keyakinan bahwa bergaul dengan Habib ilmu bakal datang sendiri seakan runtuh begitu saja dari langit.
Keyakinan di atas ternyata tidak hanya mengakar di lingkungan pesantren. Dalam masyarakat ternyata juga banyak yang “terjangkit wabah Habib”, lebih-lebih dalam masyarakat dengan pola keberagamaan tradisional. Fakta ini terlihat dengan banyaknya pribadi-pribadi di masyarakat yang mencantumkan identitas Habib di depan namanya layaknya seperti gelar dalam dunia akademis. Predikat Habib di sini barangkali punya kesepadanan nilai tertentu dengan sebutan “Gus” bagi para putra dan kiai di Jawa; “Gusti” bagi para juriat raja-raja Banjar di Kalimantan; atau bahkan “Haji” bagi para alumnus Padang Arafah non-Arab. Meskipun dalam hal-hal tertentu, predikat-predikat tersebut justru kontradiktif dengan dalil syar’i dan fakta historis; di mana RasululLah saw. dan kerabatnya tidak pernah disebut “Habib” dan tidak ada yang bertitel “Haji”.
Bahkan, “wabah” Habib tersebut tidak sedikit pula yang menjangkiti pribadi para politisi dalam format keberpolitikan mereka. Sejumlah politisi kentara sekali menampilkan elitisme politik yang bernuansa primordialistik-relegik dengan menyeret tokoh-tokoh masyarakat dan figur pemuka agama yang berpredikat Habib. Bahkan lagi, tidak sedikit pula tokoh politik berpredikat Habib yang terjun langsung dalam kancah politik praktis sebagai politisi. Untuk daerah Kalimantan Selatan, nama Aboe Bakar al-Habsyi tentu sudah sangat populer sebagai politisi melebihi predikatnya sebagai pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagaimana jamaknya seorang Habib.
Untuk predikat Gus, nama Abdurrahman Wahid tentu sudah sangat menasional baik sebagai politisi maupun agamawan. Untuk predikat Gusti, di tingkat lokal ada nama-nama berikut: Hasan Aman (mantan Gubernur Kalsel) dan Khairul Saleh (Bupati Banjar) yang juga tidak asing lagi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Ketenaran mereka selaku pejabat dan politisi melebihi kewibawaan keduanya sebagai juriat raja-raja Banjar.
Seperti halnya Abdurrahman Wahib yang lebih adem dipanggil “Gus Dur”, Aboe Bakar al-Habsyi yang menempelkan “Habib” di depan namanya, Hasan Aman dan Khairul Shaleh yang menjiplakan sebutan ”Gusti” beserta nama mereka, semuanya sengaja membiarkan elistisme “Gus”, “Habib” dan ”Gusti” itu sebagai penentu asimetri kedudukan antara mereka dan segenap pejabat rakyat dan aktivis politik lainnya. Ketiganya melancarkan eksistensifikasi prinsip “darah biru” dan religiositas subkulturnya ke tengah publik hingga ke tingkat nasional.
Gelar Habib bagi para penyandangnya memang menyangkut elitisme dalam kedua hal itu sekaligus: Posisi askriptif (sebagai juriat Muhammad saw.) dan jenjang religiositas (sebagai kiai, ulama dan barangkali “wali”). Kegemaran sejumlah Habib mengunjungi kuburan-kuburan tertentu; melaksanakan seremoni haulan atau mualudan; aktivitas pertemuan berkala mereka dalam perkumpulan para Habib, baik dalam kegiatan umum maupun dalam aktivitas politik mereka menegaskan argumen ini. Sebagian Habib memang ada yang menolak di-wali-kan oleh para pemujanya, tapi penolakan tersebut terlampau ringan dan sambil lalu dibandingkan dengan betapa seriusnya retardasi atau keterbelakangan politik yang terkandung dalam pemujaan irasional demikian.
Sampai di sini saya jadi tercenung. Dan tiba-tiba saya teringat dengan akronim seorang kawan dari Alabio tentang Habib. Menurutnya, di Alabio, Habib adalah akronim dari HAyam Banyak Itik Banyak. Bahkan, saya juga sering mendengar istilah Habib diplesetkan menjadi: HAntu BIBi**an! Ufs! 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar